Print
Elemen : Data Sektoral Ketenagakerjaan
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Selatan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Tenggara - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Timur - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Tengah - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Barat - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Besar - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Pidie - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Utara - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Simeulue - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Singkil - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Bireuen - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Barat Daya - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Gayo Lues - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Jaya - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Nagan Raya - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Aceh Tamiang - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Bener Meriah - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kabupaten Pidie Jaya - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.71 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kota Banda Aceh - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kota Sabang - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.73 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kota Lhokseumawe - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.74 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kota Langsa - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002.75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kota Subulussalam - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja Terdaftar - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Antar Kerja Lokal (AKL) - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Laki – Laki - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perempuan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Antar Kerja Antar Daeah (AKAD) - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.02.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Laki – Laki - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.02.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perempuan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Antar Kerja Antar Negara (AKAN)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.03.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Laki – Laki - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006.03.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perempuan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja yang belum ditempatkan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
007.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Laki – Laki - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
007.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perempuan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pelayanan Ketenagakerjaan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Balai Latihan Kerja (BLK) - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PHK Tahunan -
016.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kasus PHK - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
016.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Orang Terkena Kasus PHK - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perizinan Ketenagakerjaan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pusat Informasi Ketenagakerjaan - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Perselisihan Pengusaha dan Pekerja - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda - - - - - Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada