Print

SIRENA Provinsi Aceh

Elemen : Data E-Walidata SIPD RI Urusan PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Angkatan Kerja (AK) - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi - - - - - Asosiasi - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA CPMI/PMI - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan - - - - - Kasus - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3 - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Instruktur pemerintah - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Instruktur swasta - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kapasitas terpasang pemerintah - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA kecelakaan kerja - - - - - Kasus - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga Bipartit - - - - - Lembaga - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi - - - - - Unit - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi - - - - - Unit - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA LKS Tripartit - - - - - Lembaga - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan pemerintah - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan swasta - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Mediator - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nama Program Pelatihan - - - - - Program - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja ditempatkan - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja terdaftar - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penduduk Usia Kerja (PUK) - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengawas ketenagakerjaan - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - - Dokumen - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama - - - - - Kasus - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Peraturan Perusahaan (WLKP Online) - - - - - Dokumen - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) - - - - - Dokumen - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perkara Perselisihan yang terselesaikan - - - - - Kasus - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persediaan Tenaga Kerja - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan peserta jamsostek aktif - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3 - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3 - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3* - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perush. yang diaudit SMK3 - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Petugas Antar Kerja - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI Purna - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI yang di tempatkan - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Produktivitas Tenaga Kerja - - - - - Juta Rupiah/Tenaga Kerja - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota - - - - - Unit - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja Disabilitas - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga kerja peserta jamsostek aktif - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Upah Minimum Kabupaten/Kota - - - - - Surat Keputusan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Upah Minimum Provinsi - - - - - Surat Keputusan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - - Dokumen - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi - - - - - Dokumen - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan Menengah - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal - - - - - Lembaga - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL - - - - - Orang - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS - - - - - Perusahaan - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada