Print

SIRENA Provinsi Aceh

Elemen : Data E-Walidata SIPD RI Urusan PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1 - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional - - - - - Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS RPJMD - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pengujian parameter kualitas lingkungan - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1 - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1 - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani - - - - - Aduan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat - - - - - Publikasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1 - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan/data informasi terkait RPPLH - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan - - - - - Kelompok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH - - - - - Kelompok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH - - - - - Kelompok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat - - - - - Keluarga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kontribusi pembiayaan dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional - - - - - Rupiah - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil koordinasi dengan perangka daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi pelaksanaan remediasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi pelaksanaan Restorasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH - - - - - Entitas - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - - - - - Entitas - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat - - - - - Materi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA n-1 - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKAL n-1 - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKLH n-1 - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKTL n-1 - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKU n-1 - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk - - - - - Aduan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Permohonan kelayakan lingkungan hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 - - - - - persetujuan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD Eksisting - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD yang dibutuhkan - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional eksisting - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) - - - - - Titik - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TPA/TPST Regional yang beroperasi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH - - - - - Usaha/Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir TPA/TPST Regional - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah dari kerjasama penanganan sampah - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang masuk ke TPA/TPST Regional - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah data contoh uji - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani - - - - - Aduan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov - - - - - Izin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi - - - - - Perkara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi - - - - - Lokasi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
139 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
140 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk - - - - - Aduan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD Eksisting - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD yang dibutuhkan - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
149 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi - - - - - Perkara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) - - - - - Titik - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) - - - - - Poin - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
157 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
158 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah regional yang dikelola - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
159 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
160 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang diawsi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
161 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
163 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
164 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
166 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
167 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi - - - - - Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
169 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi - - - - - Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
170 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
171 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
173 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi - - - - - Kabupaten/Kota - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
174 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
175 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan - - - - - Usaha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
176 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
180 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP sesuai dengan kewenangannya - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH - - - - - Laporan / Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
182 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota - - - - - Laporan / Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
183 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
184 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
185 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
186 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
187 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
188 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
190 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
191 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya - - - - - Usaha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik - - - - - Laporan / Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
194 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan - - - - - Orang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS - - - - - Sekolah - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya - - - - - Sanksi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
198 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data jumlah tonase sampah sungai/DAS provinsi yang ditangani - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
199 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Timbulan Sampah Harian - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
200 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Timbulan Sampah Tahunan - - - - - Ton - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Regional - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
202 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKLH - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
203 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKPLHD - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen SLHD - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada