Print

SIRENA Provinsi Aceh

Elemen : Data E-Walidata SIPD RI Urusan PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pemberi isyarat lalu lintas - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Analisis dampak lalu lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Analisis mengenai dampak lingkungan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Buku kerja rancang bangun - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Daftar SDM dibidang teknispengoperasian pelabuhan yangmemiliki kualifikasi dankompetensi yang dibuktikandengan sertifikat. - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Audit Terminal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data auditor LLAJ Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inspeksi Terminal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Inspektor LLAJ provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kapasitas, frekuensi, dan headway - - - - - Kali - Dinas Perhubungan
029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani Iintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit) - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan) - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelayanan angkutan barang - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelayanan angkutan orang - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perlengkapan Jalan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data persetujuan prinsip pembangunan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data rencana kebutuhan sumber daya manusia - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Ruang Lalu Lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal Penumpang Tipe B - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah di tetapkan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan. - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Hasil Penilaian Tim Evaluasi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Lingkungan sesuai denganketentuan perundang-undangan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jarak Pelayanan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Marka Jalan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya satu kapal yang memenuhi Persyaratan teknis /kelaikan dan rencana trayek yang dilayani - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Lalu Lintas - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rancang Bangun - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); . - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana induk terminal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana teknis bangunanpelabuhan yang paling sedikitmemuat:a) gambar yang memuat situasiatau rencana tapak, denah,tampak dan potongan;b) gambar rencana pondasitermasuk detailnya;c) gambar rencana kolom, balok,plat dan detailnya.d) Kondisi tanah(borlog/ stratigrafi).e) Rencana penempatan fasilitasSBNP.f) Koordinat geografis minimal 4(empat) titik yaitu 2 (dua) titikdi sisi dermaga/perairan dan 2(dua) titik di darat. - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Salinan dokumen Rencana IndukPelabuhan; - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Marka Jalan - - - - - Meter - Dinas Perhubungan
086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data indentifikasi masalah lalu lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kelengkapan Pengajuan Usulan Rute - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Persetujuan Teknis Hasil Andalalin - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) - - - - - Lokasi - Dinas Perhubungan
103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Halte - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Pengawasan ketertiban terminal - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat Penerangan Jalan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penetapan Tipe dan Kelas Terminal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data sarana perkeretaapian - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelayanan angkutan orang - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data izin operasi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah barang - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah penumpang - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah jalur - - - - - Jalur - Dinas Perhubungan
124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang - - - - - Kejadian - Dinas Perhubungan
126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen penetapan lokasi Bandar Udara - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN persetujuan lingkungan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan - - - - - Kejadian - Dinas Perhubungan
131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Grosse akta kapal - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Surat ukur kapal yang masih berlaku - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah perlintasan sebidang - - - - - Lokasi - Dinas Perhubungan
137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7 - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
139 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran - - - - - Orang - Dinas Perhubungan
140 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Pelabuhan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data badan usaha yang telah memperolah izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan - - - - - Unit - Dinas Perhubungan
145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan - - - - - Regulasi - Dinas Perhubungan
146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
149 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Tata Ruang Wialayah - - - - - Dokumen - Dinas Perhubungan
154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian - - - - - Laporan - Dinas Perhubungan
155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengawasan dan pengamanan jalan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara - - - - - Unit - E Walidata Aceh
157 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal - - - - - Unit - E Walidata Aceh
158 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jalur - - - - - Jalur - E Walidata Aceh
159 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
160 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
161 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data dokumen perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
163 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data fasilitas operasi - - - - - Unit - E Walidata Aceh
164 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data fasilitas penunjang - - - - - Unit - E Walidata Aceh
165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe A - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
166 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe A - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
167 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data frekuensi/lalu lintas - - - - - Kali - E Walidata Aceh
168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
169 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
170 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
171 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perusahaan angkutan Umum provinsi - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
173 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi - - - - - Unit - E Walidata Aceh
174 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe A - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
175 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal Penumpang Tipe A - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
176 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data UPPKB - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN DIPA dan petunjuk operasional pengelolaan bandara - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat - - - - - Unit - E Walidata Aceh
180 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kajian rencana induk bandar udara - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kebutuhan angkutan (demanci); - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
182 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
183 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
184 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
185 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
186 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sistem dan prosedur pelayanankapal dan barang - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
187 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
188 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Trotoar - - - - - m2 - E Walidata Aceh
189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
190 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
191 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Prasarana Jalan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
194 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data izin pembangunan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Infrastruktur Penunjang - - - - - Unit - E Walidata Aceh
197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua - - - - - Orang - E Walidata Aceh
198 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data awak kapal - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
199 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen substantif - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
200 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500 - - - - - Unit - E Walidata Aceh
201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani - - - - - Unit - E Walidata Aceh
202 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen sertifikasi pengawakan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
203 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
205 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
206 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
209 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau - - - - - Orang - E Walidata Aceh
210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Tarif Angkutan Sungai dan Danau - - - - - Regulasi - E Walidata Aceh
211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau - - - - - Unit - E Walidata Aceh
212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - - Unit - E Walidata Aceh
214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perjanjian konsesi pengusahaan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen penunjang - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN tahapan pelaksanaan pembangunan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
223 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan - - - - - Laporan - E Walidata Aceh
224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan - - - - - Dokumen - E Walidata Aceh
226 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
227 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat Pendeteksi Kereta Api - - - - - Unit - E Walidata Aceh
228 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Panic Button/ Emergency Lamp - - - - - Unit - E Walidata Aceh
229 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pos Jaga - - - - - Unit - E Walidata Aceh
230 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penjaga Perlintasan Kereta Api - - - - - Orang - E Walidata Aceh
231 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Peringatan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Larangan - - - - - Unit - E Walidata Aceh
233 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pita Penggaduh - - - - - Meter - E Walidata Aceh
234 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Yellow Box - - - - - Meter - E Walidata Aceh
235 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penjaga Perlintasan Kereta Api - - - - - Orang - E Walidata Aceh
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada