Print
Elemen : Data E-Walidata SIPD RI Urusan PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas area Penerapan pengembangan Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan - - - - - Data - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas hutan Kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pedukung pembangunan sumber benih - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Ha - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif - - - - - Desa - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen kegiatan pengawasan KHDTK - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan DAS - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH, Unit KPH - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Unit Managemen yang melaksanakan Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen rencana, laporan kegiatan - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan. - - - - - Permohonan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelakasana penanganan kerusakan lahan basah. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan. - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura. - - - - - Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi - - - - - Kelompok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Dokumen Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kawenangan provinsi - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit. - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan - - - - - penyuluh - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl. - - - - - Laporan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan. - - - - - Personil - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN peta blok Pengelolaan dan Penataan wilayah kerja dari Tahura, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, Unit KPH - - - - - Dokumen - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN sarana prasarana operasionalisasi resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun, laporan operasional KPH, Unit KPH - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit - - - - - Kasus - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS - - - - - Lembaga - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok, dan Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada Wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Unit managemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Unit managemen PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu - - - - - Unit - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada